3.1. Konsep Pengorganisasian Yang Ideal Pengertian Organisasi secara harfiah adalah sebagai suatu lembaga ataukelompok fungsional. Bila ditinjau dari prosesnya, maka pengorganisasian adalahproses pekerjaan yang diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehinggatujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiridiartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuanbersama. Selanjutnya, menurut pendapat Fattah N (2001), bahwa dalam menjalankan roda organisasi perlu adanya konsep pengorganisasian yang bertumpu pada beberapa aspek yang harus dibangun secara bersama dan berkesinambungan, antara lain meliputi : A. Adanya proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian ini mengikuti daur / alur berupa siklus yang meliputi : perincian pekerjaan pembagian pekerjaan penyatuan pekerjaan koordinasi pekerjaan monitoring dan reorganisasi B. Adanya struktur organisasi Struktur organisasi merupakan pola hubungan kerja yang memiliki beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda-beda, menyangkut penentuan pekerjaan, pembagian kerja dan penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan. C. Adanya wewenang dan kekuasaan Wewenang merupakan hak kelembagaan yang diberikan pada seseorang / kelompok untuk mengunakan kekuasaan yang didasarkan pada pengakuan keabsahan upaya untuk mempengaruhi. Sedangkan kekuasaan dalam arti yang sebenarnya adalah kekuatan untuk mengendalikan orang lain, sehingga orang tersebut sama sekali tidak punya pilihan. Kekuasaan umumnya diperoleh dari tingkatan seseorang dalam hierarki organisasi serta bersumber dari berbagai macam jenis psikologi kekuasaan. D. Adanya pendelegasian wewenang Pendelegasian didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seseorang atas pelaksanaan aktivitas tertentu, yang ditunjang oleh unsur motivasi, persaratan khusus serta komunikasi yang baik, dengan tujuan agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien. E. Adanya Hubungan dalam Organisasi Maksudnya adalah terdapat kaitan antara tanggungjawab, wewenang dan pelaporan / akuntabilitas. Akuntabilitas adalah keharusan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang mengacu pada sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi F. Adanya Efektifitas Kelompok. Dalam suatu organisasi tidak dapat dipungkiri akan timbul kelompok – kelompok yang didasarkan atas kesamaan / alasan : kebutuhan, ekonomi, ide / tujuan, kedekatan dan daya tarik. Yang terpenting dalam hal ini adalah kelompok – kelompok tersebut dapat efektif dan berdayaguna untuk mempermudah pencapaian tujuan organisasi. 3.2. Komitmen Idealisme Dalam Berorganisasi. Dalam mengelola suatu lembaga / organisasi, maka tidak dapat dipisahkan dari unsur – unsur sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, finansial, sistem serta pola kerja yang diterapkan untuk menjalankan roda organisasi. Pendekatan sosial atau kemanusiaan saja belum cukup, harus ditunjang dengan suatu bentuk komitmen kelembagaan dan penghargaan sesuai dengan kapasitas pekerjaan yang dibebankan pada karyawan. Seseorang akan merasa memiliki (handarbeni) pada suatu lembaga / organisasi, jika ia telah mendapatkan kepuasan batin dari hasil pekerjaan yang diembannya, dan tidak hanya puas secara materiil saja. Membangun suatu komitmen dalam berorganisasi tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan. Diperlukan suatu ketetapan hati / niat, kesepahaman persepsi dan kebersamaan yang bulat serta utuh, baik dari penentu kebijakan maupun karyawan, sehingga akan tercapai tujuan lembaga / organisasi yang sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. Komitmen yang dijadikan landasan berorganisasi dapat bersumber dari kesepakatan bersama maupun dari peraturan – peraturan lembaga / organisasi yang telah ditentukan, sehingga memiliki dampak yang positif serta mengikat pada semua pihak, baik pimpinan maupun karyawan. 3.3. Kondisi Riil Pendidikan Non Formal. Dalam berbagai kasus yang terjadi di lingkungan Pendidikan Non Formal secara umum, sering terjadi kebijakan – kebijakan yang sifatnya tumpang tindih, tidak konsisten serta tergesa – gesa. Ini semua bermuara pada keadaan, dimana belum terciptanya komitmen yang ideal, yaitu efektif, efisien, produktif, terarah dan konsisten dalam berorganisasi. Menurut pandangan penulis, maka secara umum ada beberapa realita dari kasus – kasus yang sering terjadi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, yaitu 1). Sering Terjadi Penyunatan Proyek Pendidikan Non Formal. Pendanaan Pendidikan Non Formal umumnya berpijak pada proyek – proyek yang diusulkan oleh suatu lembaga melalui bentuk proposal yang terkadang bersifat kompetisi. Keadaan ini mengakibatkan kecenderungan untuk “bermain” dalam proses usulan sampai cairnya dana, yaitu mulai dari penyusunan proposal, pendekatan, lobi, peng-spj-an, pelaksanaan dan penyelengaraannya, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan Non Formal. Disamping itu, adanya “tradisi” pemotongan beberapa persen dari dana yang masih utuh ( dana partisipasi), menyebabkan pendanaan program di lapangan tidak dapat maksimal, sehingga berdampak pada jalannya program hanya sekedar terlaksana saja, yang pada akhirnya “kualitas out put” dari program itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dilain pihak, setelah proses pendanaan selesai, maka selesailah suatu program dan ada kalanya program – program yang diusulkan fiktif belaka, sehingga mengakibatkan kaburnya tahap tindak lanjut dari program tersebut. 2). Belum adanya perencanaan program yang Baku dan Terarah dari tingkat pusat maupun lembaga di bawahnya. Program yang efektif, efisien, produktif, terencana serta konsisten merupakan landasan suatu operasional / pelaksanaan yang baik dan terukur dari suatu organisasi. Seringkali pelaku – pelaku Pendidikan Non Formal (baik itu Pamong Belajar, Penilik Dikmas dan TLD) mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan secara ideal pada program – program yang akan dilakukannya, karena belum terbentuknya komitmen dalam beroganisasi. Mereka dalam bekerja terlihat kurang totalitas dan professional. Beberapa penyebab (menurut penulis) yang mengurangi profesional dan totalitas mereka dalam bekerja antara lain : a).juklak dan juknis yang terkadang tidak ada. b).tersendat – sendat dan kurang seriusnya proses pendanaan di tingkat lapangan. c). transport tutor dan pendamping yang kurang memadai / layak. d). pola kerja yang hanya alakadarnya (asal jalan) e). konsep kerja yang terburu – buru dan tidak terarah f).proses identifikasi yang tidak sesuai sasaran. g). informasi program yang terlambat dan mendadak h).kurang harmonisnya hubungan antar pelaku pendidikan non formal (PB dan Penilik) i).kurangnya itikad baik untuk memajukan kualitas pendidikan non formal. 3). Kalender Pendidikan Non Formal yang kerapkali tidak ada / tidak terkirim. Dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan suatu program pendidikan, umumnya tidak dapat lepas dari rentang waktu / jadwal, yang sering disebut sebagai kalender pendidikan. Terlambatnya kalender pendidikan ini, akan menyebabkan ketimpangan pola kerja dalam mengimplementasikan program – program yang ada, sehingga tidak berjalan secara sinergis dan terarah. Pada Pendidikan Non Formal, sering terjadi ketidaksingkronan waktu antara cairnya dana dengan saat proses pembelajaran. Sebagai salah satu contoh adalah dana APBN tahun 2003 program Kesetaraan, pencairannya jatuh pada awal Pebruari 2004, akan tetapi penggunaannya untuk tahun ajaran 2003 / 2004 ( Juni 2003 s.d .Juli 2004), sehingga praktis pelaksanaannya hanya berjalan 5 bulan saja. Dengan demikian rentang waktu tersebut akan banyak terjadi “permainan” yang ujung – ujungnya akan menurunkan kualitas dari program – program yang sedang dilaksanakan. 4). Sistem Otoda yang belum berpihak pada Pendidikan Non Formal. Terjadinya likwidasi lembaga SKB di beberapa kabupaten (seperti Jember, Pasuruan, dan Kediri) menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah daerah setempat terhadap pentingnya Pendidikan Non Formal. Mereka cenderung mengutamakan pembangunan fisik dan ekonomi, akan tetapi mengabaikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Disinilah pentingnya sosialisasi dan penedekatan yang terstruktur secara terus menerus, sehingga akan terbentuk suatu pengertian dan pemahaman tentang arti pentingnya Pendidikan Non Formal bagi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 5). Rendahnya Kualitas Out Put dari Pendidikan Non Formal. Secara umum warga belajar paket A, B atau C memang dari kalangan ekonomi lemah dan mereka hanya dibekali oleh ketrampilan tambahan yang sifatnya tidak mengikat. Sebagai pelaku pendidikan non formal, sejujurnya belum pernah kita mendengar adanya warga belajar yang menjuarai even – even di bidang pendidikan atau yang dapat mengangkat dan mengharumkan nama Pendidikan Non Formal, baik ditingkat regional maupun nasional. Hal ini menunjukkan tingkat kualitas warga belajar yang telah menempuh jenjang Pendidikan Non Formal, belum dapat disejajarkan dengan Pendidikan Formal, karena sistem pengelolaan pendanaan yang kurang berpihak pada komitmen program. 6). Belum memiliki pengawas Pendidikan Non Formal Yang Independen Terjadinya kasus pemalsuan ijazah paket C di berbagai daerah oleh anggota DPRD, menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan program – program Pendidikan Non Formal. Pengawas Pendidikan Non Formal (menurut penulis) dalam hal ini tidak hanya ditujukan pada aspek penyelenggaraan program, akan tetapi meliputi keseluruhan aspek yaitu kelembagaan, keuangan, ketenagaan, kebijakan serta sistem yang diterapkan. Oleh sebab itu, pentingnya membentuk suatu tim pengawas baik dari pusat maupun propinsi yang bersifat independent dan berasal dari unsur pemerintah serta masyarakat, dimana mereka bertugas secara berkesinambungan dan terus menerus. Dengan demikian akan terbentuk suatu sistem pelaksanaan serta penyelenggaraan program atau kebijakan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan yang riil dari warga belajar / masyarakat serta mengurangi kasus – kasus pemalsuan ijazah. 7). Kurangnya Sosialisasi Organisasi Profesi. Organisasi profesi pelaku Pendidikan Non Formal seperti Pamong Belajar atau TLD belum sepenuhnya terbentuk dalam struktur organisasi yang mantap. Walaupun telah di tuangkan dalam undang – undang dan sifatnya sejajar dengan profesis guru / dosen sebagai jabatan fungsional, akan tetapi gaungnya belum terdengar seperti PGRI, ABRI, POLRI, IDI, LBH dan lain – lain. Organisasi profesi yang ada (yaitu Forum Pamong Belajar Indonesia / FPBI), selama ini belum pernah melaksanakan kongres, semisal Konggres FPBI seluruh Indonesia yang akan menelurkan program – program kerjanya, sehingga akan lebih dikenal oleh masyarakat, lembaga pemerintah (selain Depdiknas) serta steakholder lainnya. Dengan demikian bargaining position-nya (posisi tawar menawar) yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup Pamong Belajar akan diperhitungkan dalam penentuan pengambil kebijakan dan profesinya dapat disejajarkan dengan profesi lainnya, sehingga akan disegani.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: